“KPK pengecut, nggak berani jadikan Ahok tersangka, sudah jelas,” ujar Lulung di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
Menurut Lulung, bukti-bukti penyalahgunaan wewenang Ahok sudah sangat jelas dalam kasus ini. Salah satunya adalah menerbitkan izin reklamasi padahal belum ada peraturan daerah yang menjadi payung hukumnya.
Politikus PPP ini juga menganggap moratorium reklamasi yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai bukti lainnya penyimpangan Ahok. Meski begitu dia tidak menyebutkan secara detail apa kesalahan itu.
“Reklamasi, kenapa terjadi moratorium? Artinya menko maritim itu jelas bahwa persoalan reklamasi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” tegas Lulung.
Lebih lanjut dia juga mengklaim bahwa masyarakat luas sudah mengerti tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Ahok. Karena itu, Lulung mengingatkan, citra KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dipertaruhkan jika tetap membiarkan Ahok bebas berkeliaran.
“Publik tidak saja mengkritisi, tapi juga tahu persoalannya semua. Oleh karenanya KPK nggak usah takut lagi, harus berani. Masa KPK jadi penakut,” klaim anak buah Djan Faridz ini.
Sumber: beritateratas.com
